Membayangkan masalah ayahbunda

Bayangkan, jika anda sebagai pasangan suami istri dan si istri sudah hamil untuk anak pertama, anda dalam keadaan bingung dan was-was bagaimana menghadapi kelahiran anak anda, pengetahuan apa yang anda butuhkan, sikap apa yang dibutuhkan dan bagaimana ketrampilan yang di butuhkan selama kehamilan anak tersebut ?.... anda perlu sebuah pelatihan atau sekolah untuk calon orantua. Tetapi dimana anda memperoleh pelatihan tersebut, dan bagaimana pembelajarannya dan berapa lama...??
Ketika anak anda lahir, tantangan baru pun muncul, kesulitan baru muncul dan bertambah banyak, anda boleh mengabaikan semua kebutuhan anak anda, anda boleh menyerahkan semua tradisi keluarga berjalan apa adanya, tetapi apakah ini yang terbaik untuk perkembangan anak anda...??? Jika tidak, anda perlu sekolah lagi untuk menperoleh kompetensi sebagai orangtua dari anak usia dini... dan untuk setiap tahapan perkembangan anak berikutnya, anda membutuhkan kompetensi baru dari orangtua untuk mengimbangi dan memaksimalkan potensi tumbuh kembang anak.
Jika pada 4 tahun pertama, anak anda tumbuh dan berkembang di rumah, sejak usia 4 sampai 6 tahun anak anda sudah masuk kelompok bermain dan TK, anak anda sudah masuk sekolah dan anda sudah perlu bekerjasama dengan sekolah dalam mendiskusikan perkembangan anak anda.... inilah fase pertama anda bekerjasama dengan guru anak anda, kerjasama ini akan berlanjut ketika anak anda sudah masuk SD, kemudian SMP, dan SMA. Bahkan ketika sudah mulai kuliah semester awal, anda masih saja dibutuhkan anak anda.... Pada setiap tahapan tersebut, anda butuh kompetensi baru dan khusus... dan kembali pertanyaannya dimana anda memperoleh kompetensi tersebut, dalam bentuk apa dan seperti apa prosesnya... ???
Saya membayangkan sekolah untuk anda memperoleh kompetensi tersebut, di setiap tahap dan tema tertentu, perlu dirancang dan dirumuskan programnya untuk dimodelkan. Siapa yang akan mengembangkan model programnya ini?
Dimasyarakat, oleh pihak swasta dan instansi pemerintah lain, sudah ada sebagian materi dan sekolahnya, masalahnya program-program tersebut perlu di kurasi, serta di integrasikan secara menyeluruh dari seluruh aspek dan tahapan perkembangan anak, sebab ini bukan cuma masalah gizi dan kesehatan, tetapi lebih luas dari itu ini adalah masalah pendidikan anak.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah membentuk direktorat baru yang bernama Direktorat Pendidikan Keluarga, yang sebelumnya dalam rancangan sempat disebut sebagai direktorat keayahbundaan. Dasar berpikirnya berdasarkan sejumlah berita dari akun facebook kementerian adalah orangtua sebagai pendidik utama dan terutama dalam kehidupan seorang anak selama ini belum tergarap dengan baik untuk mempersiapkan mereka sebagai pendidik di rumah.
Direktorat Pendidikan keluarga ini berada dibawah ditjen PAUD dan Dikmas, dan dibawahnya ada 2 Unit Pelaksana Teknis berbentuk PP-PAUDNI berlokasi di Jayagiri, Bandung dan Ungaran, Semarang. Selain itu ada 8 UPT berbentuk BP-PAUDNI, yang salah satunya BP-PAUDNI Reg.III di Makassar dengan wilayah kerja seluruh propinsi di pulau Sulawesi. Juga ada UPTD di setiap Propinsi bernama BPKB dan disetiap Kabupaten ada 1 atau lebih UPTD bernama SKB. Pada masing-masing UPT tersebut terdapat sejumlah tenaga fungsional pendidik bernama Pamong Belajar, yang sebagiannya lagi berkonsentrasi atau di konsentrasikan pada pengembangan program pendidikan keluarga ini...
Terdapat sekitar 3000 lebih tenaga fungsioanl Pamong Belajar di seluruh Indonesia, jumlah ini sangat kecil dibanding tenaga fungsional guru yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Tetapi tugas pokok dan fungsi pamong belajar dengan sasaran peserta didik adalah orang-orang di luar sekolah, termasuk orangtua apalagi dengan tambahan kajian pendidikan keorangtuaan ini memerlukan dukungan semua pihak, untuk menambah jumlah pamong belajar serta disaat yang sama meningkatkan kualitas pamong belajar. tentu disertai peningkatan tunjangan kesejahteraan pula.
Dalam hal pendidikan Keluarga bukan cuma garis kebijakan mengenai pendidikan keluarga ini yang harus jelas, tetapi juga orang-orang yang seharusnya terlibat dalam pengembangan model program ini, dalam hal ini adalah pamong belajar pada pokja pendidikan keluarga disetiap UPT dan UPTD perlu memiliki persepsi dan pemahaman yang sama... agar target-target pencapaian seperti tercantum dalam RPJM yaitu sekitar 59ribu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan keorangtuaan, serta sekitar 200ribu orangtua mengakses pendidikan keorangtuaan bisa tercapai.
Seperti apa program pendidikan keorangtuaan tersebut? barangkali adalah program yang menjawab permasalahan orang tua yang tertulis diawal tulisan ini..... tetapi apakah seperti itu??? apakah yang benar adalah seperti model program Pra-Nikah yang dikembangkan BPKB DIY? ataukah model program assisompungen yang pernah dikembangan BPPAUDNI Reg.III Makassar?
wallahu alam bissawab ...